BANDARLAMPUNGKU.COM- Puluhan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bandar Lampung (AMPBL) setelah audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu, kini berencana menggelar demo.
Mereka menolak rencana pembangunan Tugu Pagoda di kawasan China Town.
“Kami serukan agar masyarakat Bandar Lampung besok, (Rabu, 23 Oktober 2024) jam 08.30 WIB, berani menggugat arogansi mantan walikota Eva Dwiyana yang meninggalkan proyek yang tidak mencerminkan kearifan lokal dan melukai masyarakat adat Lampung,” kata Gunawan Parikesit, tim hukum dari AMPBL, Selasa, 22 Oktober 2024.
Pasca audiensi dengan DPRD, jelas Gunawan, AMPBL yang terdiri dari tokoh adat, budayawan, sejarawan, tokoh agama, serta tokoh pemuda, mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa pembangunan Tugu Pagoda tidak mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Lampung. Mereka juga menyoroti potensi terganggunya kerukunan umat beragama yang selama ini terjaga dengan baik di Provinsi Lampung.
Menurut H. Sidiq Efendi, audiensi ini merupakan respons terhadap surat penolakan pembangunan Tugu Pagoda yang diajukan oleh AMPBL. “Kami menyambut baik audiensi ini dan siap menampung aspirasi masyarakat terkait isu pembangunan Tugu Pagoda,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut beberapa anggota dewan menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara detail rencana pembangunan Tugu Pagoda, termasuk lokasi spesifik dan konsep perencanaannya.
Wiyadi, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung periode sebelumnya mengungkapkan bahwa saat proses pengesahan anggaran pembangunan kawasan China Town senilai Rp 4 sampai dengan 5 miliar, tidak ada pembahasan mengenai pembangunan Tugu Pagoda.
“Ini jelas menunjukkan arogansi dan kesewenang-wenangan mantan walikota,” kata dia.
Sementara itu, H. Purnawirawan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandar Lampung, menjelaskan bahwa Pembangunan Tugu Pagoda adalah usulan dari FKUB sebagai lambang kerukunan Umat Beragama.
“Seharusnya, selain tugu Pagoda dibangun juga tugu Al Quran,” kata dia.
Selain itu, menurut Arif, dari Ketua Komunitas Masyarakat Cinta Peduli Budaya Lampung, pembangunan Tugu Pagoda tidak memiliki kaitan dengan sejarah dan budaya Lampung. “Keberadaan Tugu Pagoda justru mengabaikan sejarah lokal, di mana kedatangan bangsa China ke Lampung pada abad ke-18 berada di tanah adat Marga Teluk Betung, dan tidak ada hubungan budaya antara China dan Lampung,” tegasnya.
Penolakan tersebut juga diperkuat oleh Habib Umar Assegaf, yang mempertanyakan urgensi pembangunan Tugu Pagoda di tengah situasi ekonomi saat ini. “Tidak ada masalah intoleransi di Lampung yang signifikan. Jadi, apa urgensinya membangun Tugu Pagoda? Justru lebih penting mengutamakan anggaran untuk hal-hal yang lebih mendesak, seperti gaji guru honorer atau penanganan banjir,” ujarnya.
Sekretaris AMPBL, H. M. Yasir Setiawan, S.E., menambahkan bahwa pembangunan tugu-tugu simbolis agama bukan prioritas saat ini. “Ada banyak masalah yang lebih mendesak, seperti penanganan banjir, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Kami berharap pemerintah lebih fokus pada hal-hal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
AMPBL menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada keputusan yang jelas dari pihak berwenang. Mereka juga berharap pemerintah dan DPRD dapat meninjau ulang proyek tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Lampung yang mengutamakan kearifan lokal serta kebutuhan prioritas pembangunan daerah.(lis)
