BPKP Temukan Banyak Kerugian Negara Dalam Audit SKPD Provinsi Lampung

BPKP Temukan Banyak Kerugian Negara Dalam Audit SKPD Provinsi Lampung Source Picture : Situs Resmi BPKP

 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengaudit keuangan negara yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam tahun 2014 ini, BPKP menemukan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Lampung, yang melakukan kelalaian dalam pengelolaan keuangan, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Hal itu terbukti saat BPKP melakukan rapat tertutup dengan pihak Inspektorat dan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, di gedung Inspektorat Lampung, Rabu (17/09).

Kepala BPKP Perwakilan Lampung Imam Nugraha menyampaikan, banyak temuan yang mereka dapat, namun dirinya belum bisa membeberkan hasil temuannya kepada publik. Dirinya hanya mencontohkan beberapa instansi saja.

“Intinya disini kami melakukan pembinaan, temuan kita, Ya, seperti besarnya pajak yang dipungut, tetapi tidak disetor ke kas daerah,” ujarnya usai rapat di Inspektorat Lampung.

“Saya tidak megang datanya, itu yang pegang ada di staf. Ini pun merupakan hasil pengawasan dari kami, yang pada dasarnya tidak bisa dipublikasi untuk informasi publik,” tambahnya.

Dikatakannya, untuk mencegah hal yang lebih merugikan keuangan negara, pihaknya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Inspektorat, guna pembinaan.

“Temuan-temuan ini sudah ada yang ditindak lanjuti dan belum. Jadi terakumulasi sekian lama ada berapa yang belum ditindak lanjuti dan sudah kita selesaikan. Untuk yang belum akan terus kita tindak lanjuti,” jelasnya.

Disinggung berapa datanya yang belum ditangani. Ia mengatakan sekali lagi menyampaikan tidak memegangnya. “Untuk batas waktu seharusnya harus ada prosedurnya dan peringatan ke satu dan peringatan ke dua bahkan harus di tindak lanjuti oleh pihak terkait,” papar dia.

Dijelaskannya, hasil temuan ini akan lebih ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sementara jika ada temuan yang melanggar hukum akan ditangani oleh kejaksaan.

“BPKP sifatnya persuasif, lebih kedalam pembinaan. Jadi kalau temuan itu itu sifatnya administrasi. Untuk ranah hukum, bukan kuasa kami. Karena temuan kami hanya kelalaian penggunaanpengelolaan keuangan,” terangnya.

Sementara Kepala Inspektorat Lampung, Harun Al Rahsyid mengaku, tidak ingat berapa yang sudah di selesaikan atas temuan tersebut. Tetapi, dalam tindak lanjut temuan tersebut, pihaknya telah menyelesaikan itu. “Karena kita melakukan pengawasan serta menanyakan kembali kepada SKPD terkait agar ditindak lanjuti," papar dia.

Saat ini, temuan dari Inspektorat tidak ada yang dilimpahkan ke ranah hukum, hanya memberikan batas waktu saja untuk diselesaikan. “Anggaran yang diselamatkan untuk tahun 2013 sudah Rp 9 Miliar. Alhamdulillah sisanya sudah mau selesai dalam minggu-minggu ini, sedangkan untuk 2014 belum ada tindakan," jelasnya.

Dilain sisi Wakil Gubenur Lampung, Bachtiar Basri mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, temuan-temuan yang disampaikan BPKP dan  Dirjen Kemendagri merupakan tindak lanjut adanya temuan dari tim audit.

“Bahwa hari ini (kemarin) merupahkan pemukhtahiran sehingga semua temuan tersebut dapat di tindak lanjuti,”singkatnya.

Sumber : Bandar Lampung News

Rudy Sugiyono

About the Author

Rudy Sugiyono

Shortlink : http://bandarlampungku.com/l3r874.bdl

Comments

    • Belum ada komentar pada artikel ini...